Surat dari Tel Aviv ke Jakarta: Jejak Diplomasi Israel yang Tak Berbalas Sejak 1949

Redaksi

Senin, 17 Agustus 2026

Surat dari Tel Aviv ke Jakarta: Jejak Diplomasi Israel yang Tak Berbalas Sejak 1949

Arsip riset mengungkap telegram ucapan selamat dari Israel kepada Indonesia pada 1949 yang direspons dingin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.

KALIMANTAN TIMUR — Jauh sebelum polemik pengakuan kemerdekaan Palestina menjadi konsumsi publik, pemerintah Indonesia telah mengambil sikap diam terhadap Israel. Riset Greg Barton dan Colin Rubenstein berjudul "Indonesia and Israel: A Relationship in Waiting" (2005) mengungkapkan bahwa upaya pertama Israel untuk mendekati Indonesia terjadi di tengah euforia kemerdekaan.

Isi Telegram dan Respons Dingin Mohammad Hatta

Telegram dari Weizmann dan Ben-Gurion bukan sekadar formalitas. Isinya secara eksplisit menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949. Lebih dari itu, pemerintah Israel bahkan menyatakan pengakuan penuh terhadap kedaulatan Indonesia.

Baca Juga Plt Sekretaris DPRD Kukar Lukman: Pembangunan Daerah Harus Diiringi Nilai Keagamaan dan Kebersamaan

Surat bernada resmi itu akhirnya direspons oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Namun, balasan tersebut tidak sesuai harapan Tel Aviv.

> "Hatta merespons surat Israel dengan terima kasih, tapi tidak mau menjalin hubungan diplomasi," tulis Barton dan Rubenstein.

Penolakan halus itu tidak menghentikan langkah Israel. Pada Mei 1950, giliran tawaran bantuan pembangunan yang dikirim ke Indonesia. Saat itu, republik muda tengah sibuk membangun pemerintahan pasca-perang kemerdekaan. Tawaran bantuan tersebut juga berakhir di meja tanpa tindak lanjut berarti.

Akar Sikap: Anti Kolonialisme dan Konferensi Asia Afrika

Sikap resisten Jakarta terhadap Israel bukanlah keputusan dadakan. Landasannya tertulis jelas dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan di atas dunia. Bagi para pendiri bangsa, persoalan Palestina tidak bisa dilepaskan dari semangat anti kolonialisme.

Prinsip inilah yang kemudian diwujudkan dalam politik luar negeri era Soekarno. Puncaknya terjadi pada Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung. Dalam forum bersejarah itu, Indonesia secara tegas tidak mengundang Israel dan justru memberikan ruang diplomatik bagi perjuangan Palestina.

Sikap serupa kembali diuji pada Asian Games 1962. Ketika Jakarta menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di Asia itu, pemerintah Indonesia menolak kehadiran delegasi Israel. Langkah ini menunjukkan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak berubah meski menghadapi tekanan di berbagai forum multilateral.

Warisan Sejarah yang Masih Terasa Hingga Kini

Rangkaian peristiwa di awal kemerdekaan tersebut menjadi preseden penting. Berbagai upaya Israel untuk membuka kanal komunikasi—mulai dari ucapan selamat, pengakuan kedaulatan, hingga tawaran bantuan—tidak pernah berhasil mengubah posisi Indonesia.

Hingga saat ini, Indonesia dan Israel tercatat tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Keputusan yang diambil para pendiri bangsa pada 1949 itu masih menjadi kebijakan negara yang bertahan di tengah dinamika geopolitik kawasan yang terus berubah.