PASER — Polemik jumlah cabang olahraga yang sempat menjadi ganjalan akhirnya tuntas. PB Porprov VIII dan KONI Kaltim sepakat mempertandingkan 64 cabor dengan total 1.066 nomor tanding di Kabupaten Paser tahun depan. Namun, di balik kesepakatan itu, ada pekerjaan rumah besar yang belum beres: kekurangan dana hingga Rp 16 miliar.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Paser, Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya sebagai tuan rumah sejatinya tidak pernah keberatan dengan jumlah cabor yang diusulkan. Hanya saja, perhitungan teknis di lapangan menunjukkan angka yang jauh dari cukup.
“Pada dasarnya kami tuan rumah tidak pernah keberatan dengan 64 cabor yang dipertandingkan dalam Porprov. Tapi, sudah kami hitung, dengan anggaran Rp20 miliar dari APBD Kaltim, itu tidak cukup,” ujarnya Jumat (14/8/2026).
Perhitungan Kebutuhan Rp 36 Miliar untuk 64 Cabor
Kepala Bidang Olahraga Disporapar Paser, Abdi, membeberkan detail kebutuhan riil penyelenggaraan. Setelah dilakukan rasionalisasi anggaran untuk setiap cabor, total kebutuhan mencapai Rp 36 miliar. Artinya, terdapat selisih Rp 16 miliar yang belum tertutup dari alokasi APBD.
“Untuk menyelenggarakan 64 cabor itu membutuhkan Rp36 miliar. Di sinilah masalahnya. Kami sudah berusaha mengutak-atik dengan berbagai opsi, tapi tetap tidak dapat klop juga,” kata Abdi.
Usulan Tuan Rumah: Tambahan Dana atau Cari Sponsor
PB Porprov VIII telah menyampaikan persoalan ini langsung kepada Bupati Paser yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Porprov. Salah satu skema yang diharapkan adalah penambahan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim, minimal setengah dari total kekurangan dana yang ada.
“Itu win win solution dari kami,” tegas Kurniawan.
Desakan agar KONI Kaltim segera mencari jalan keluar pun disuarakan. Beberapa opsi yang dinilai realistis adalah memasukkan tambahan dana dalam P-APBD 2026 yang belum diketuk DPRD, atau membuka keran kerja sama dengan pihak sponsorship untuk menambal biaya operasional.
KONI Kaltim Serahkan Keputusan Akhir ke Ketua Umum
Wakil Ketua 1 KONI Kaltim, Hendra RA, memastikan bahwa titik masalah mengenai jumlah cabor telah selesai dan mengakhiri polemik yang terjadi. Namun, untuk urusan anggaran, ia mengaku bukan kapasitasnya untuk memutuskan.
“Sekarang tersisa soal kekurangan anggaran. Karena ini bukan wewenang saya selaku wakil ketua KONI maupun binpres, maka kita serahkan ke ketua umum KONI,” ujarnya.
Posisi anggaran Rp 20 miliar untuk Porprov VIII saat ini masuk dalam usulan Dispora Kaltim dan tengah menunggu pengesahan DPRD Kaltim. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya di Kutai Timur dan Berau yang menggunakan sistem hibah, anggaran kali ini dikelola dengan skema Belanja Langsung (BL) oleh Dispora Kaltim. PB Porprov Paser memastikan tidak keberatan dengan skema tata kelola tersebut.
